Sudah Mantap Berpisah? Ini Tata Cara Gugat Cerai Suami ke Pengadilan

Penulis

Tim Konten

Justika

Pertanyaan

Saya dan suami sudah menikah selama 5 tahun. Selama ini rumah tangga kami nggak pernah akur. Kami ribut hampir setiap hari. Belum lagi dia kadang melakukan kekerasan seperti memukul dan menampar saat bertengkar. Saya sudah coba untuk memaafkan dan melanjutkan rumah tangga. Tapi saat ini saya sudah tidak bisa. Saya mau bertanya jika istri ingin menggugat cerai suami, bagaimana tata cara mengurus surat cerai? Apa saja dokumen yang dokumen yang diperlukan untuk membuat gugatan cerai? Dan berapa biaya yang perlu saya siapkan?

Penjelasan

Hukum Istri Menggugat Cerai Suami

Jika kita melihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), gugatan cerai boleh diajukan baik oleh suami maupun istri, atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan setempat.

Adapun pasal tersebut berbunyi:

Gugatan perceraian diajukan suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat

Dengan kata lain, istri boleh menggugat cerai suami dan tidaklah dipersyaratkan untuk meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Meski begitu, terdapat sejumlah alasan yang menjadi landasan kuat untuk bercerai dengan pasangan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP 9/1975, antara lain:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Cara Mengurus Perceraian

Bercerai merupakan mimpi buruk bagi setiap pasangan. Namun ada kalanya beberapa hal tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga perceraian jadi jalan satu-satunya yang dipilih sebagai solusi mengatasi masalah di dalam rumah tangga.

Apabila Anda sudah memantapkan hati untuk bercerai dan hendak mengajukan permohonan gugat cerai ke pengadilan, maka ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, di antaranya:

Siapkan Dokumen

Dalam mengajukan gugatan cerai, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Dokumen ini menjadi syarat agar pengajuan gugatan dapat dikabulkan oleh Pengadilan, yakni:

Surat Nikah asli
Foto copy Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing diberi materai, lalu dilegalisir
Foto copy Akte Kelahiran anak-anak (jika mempunyai anak), diberi materai, dan dilegalisir
Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) teranyar dari Penggugat (istri)
Foto copy Kartu Keluarga (KK)

Apabila bersamaan Anda berniat untuk mengurus harta bersama atau harta gono gini, maka wajib menyiapkan bukti surat kepemilikannya misalnya:

Surat sertifikat tanah (jika sertifikat tana diatasnamakan penggugat atau pemohon)
Surat BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)
Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tuk kendaraan bermotor
Kuitansi berupa surat jual-beli

Daftar Gugatan Cerai ke Pengadilan

Jika segala berkas atau dokumen sudah lengkap, Anda bisa langsung mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Permohonan ini bisa diberikan baik ke Pengadilan Agama untuk yang beragam islam atau ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah kediaman pihak tergugat.

Membuat Surat Gugatan

Selanjutnya, Anda harus membuat surat gugatan, lengkap dengan alasan menggugat cerai suami yang dapat diterima oleh hakim. Anda dapat meminta kepada kuasa hukum atau pengacara untuk Anda.

Bagi penyandang tuna netra, buta huruf atau tidak dapat baca tulis, maka Anda dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan Ketua Kemudian surat gugatan ini didaftarkan ke Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

Adapun untuk contoh surat gugatan cerai biasanya berisikan:

Identitas kedua belah pihak (istri dan suami), yang terdiri dari: nama lengkap (beserta gelar dan bin/binti), usia, pekerjaan, tempat tinggal. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 67 (a) UU No. 7/1989. Perlu diingat, identitas para pihak ini pun dilengkapi dengan informasi yang berhubungan dengan agama, profesi serta status kewarganegaraan
Dasar atau alasan gugatan, ini berisi keterangan berupa urutan kejadian sejak mulai perkawinan dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada misalnya lahirnya anak, hingga munculnya ketidakcocokan antara suami dan istri yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan.
Posita atau Fundamentum Petendi, yang merupakan alasan menggugat. Alasan ini berisi deskripsi terkait kronologis (urutan peristiwa) dari awal pernikahan, kejadian hukum yang datang (umpamanya: kelahiran anak), sampai timbulnya pertikaian diantara Anda dan pasangan yang menjadi memicu perceraian.
Tuntutan atau permintaan hukum (petitum), yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Misalnya menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat selama tiga bulan, menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada penggugat, menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gonogini), atau menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Menyiapkan Saksi

Alasan yang telah Anda tuliskan di surat gugat cerai, nantinya akan disampaikan di Pengadilan. Anda pun harus membawa serta saksi untuk membuktikan alasan perceraian dan memperkuat argumen Anda sebagai penggugat. Saksi bisa berjumlah satu orang atau beberapa orang. Keakuratan dari keterangan saksi bisa dilengkapi dengan beberapa bukti lain, seperti foto, video, dan lainnya.

Biaya yang Perlu Disiapkan

Mengetahui biaya gugat cerai dapat membantu Anda untuk memperkirakan berapa anggaran yang bakal dikeluarkan hingga akhir proses perceraian. Untuk biaya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

Biaya Advokat

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak ada standar baku untuk anggaran biaya bagi advokat. Sebab, biaya pengacara atau advokat atas jasanya sangat bergantung pada kesepakatan Anda dengan pengacara/advokat yang ditetapkan secara wajar.

Namun, pada umumnya pengacara/advokat menawarkan jasa hukum dengan 2 skema pembayaran, yakni lump sump (pembayaran tunai) dan hourly basis atau dihitung per jam. Anda tinggal memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Panjar Biaya Perkara

Untuk besaran panjar biaya perkara bergantung pada pengadilan mana Anda akan mengajukan gugatan cerai. Bagi yang beragama Islam maka bisa mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama meliputi tempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jadi, jika Anda tinggal di Bogor, maka panjar biaya perkara cerai talak akan mengikuti ketentuan dari Pengadilan Agama Bogor.

Sementara bagi Anda dengan agama selain Islam, gugatan cerai bisa diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Perlu Anda ketahui juga, besaran panjar biaya perkara perceraian dapat berbeda antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Biaya Pencatatan Perceraian

Sesudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perceraian harus dicatatkan di Catatan Sipil. Selanjutnya, Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai ke Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi. Kemudian Pegawai Pencatat akan mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus empat syarat, yaitu:

salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
kutipan akta perkawinan;
KK; dan
KTP

Pencatatan ini dilakukan dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah melalui tahapan demi tahapan, akan diterbitkan Kutipan Akta Cerai sebagai bukti telah terjadi perceraian. Untuk diketahui, penerbitan akta cerai tidak dikenakan biaya tambahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) yang berbunyi:

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Sebagai informasi, pengajuan permohonan merupakan tahap awal dari perceraian. Selanjutnya masih terdapat beberapa tahapan dalam proses sidang perceraian, seperti mediasi, pembacaan gugatan, replik, duplik dan lain-lain.

Untuk diketahui, artikel ini sedang diulas oleh Konsultan Hukum dan akan diperbarui dari hasil ulasan tersebut.

Mengurus Surat Gugatan Cerai Secara Online di Justika

Membuat surat gugatan cerai membutuhkan fokus dan waktu yang tidak mudah terutama ketika tengah menghadapi permasalahan perceraian. Untuk itu, ada baiknya anda menggunakan layanan hukum yang menyediakan jasa permohonan pembuatan surat gugatan cerai, salah satunya melalui Justika.

Dengan menggunakan layanan pembuatan surat gugatan cerai melalui Justika, Anda akan dituntun menyampaikan alasan perceraian disertai dasar hukum agar dapat memberikan gambaran kepada hakim.

Empat langkah mudah menggunakan layanan pembuatan surat gugatan cerai di Justika sebagai berikut:

Buka layanan Pembuatan Surat Gugatan Cerai dari web brower Anda
Klik tombol “Pesan Dokumen”
Anda akan diarahkan menuju Whatsapp dan Admin kami akan membantu Anda untuk proses selanjutnya
Setelah proses administrasi selesai, Mitra Advokat Justika akan mulai membantu pembuatan surat gugatan cerai Anda

Konsultasikan Dahulu Jika Belum Yakin

Saat membahas mengenai perceraian, seringkali orang yang mengajukan terlalu tersulut emosinya sehingga tidak mampu berpikir dengan jernih. Untuk itu, disarankan bagi anda yang masih ragu terkait mengurus masalah perceraian agar berkonsultasi dahulu dengan konsultan hukum terpercaya.

Anda dapat berkonsultasi di Justika dengan mudah dan terjangkau menggunakan layanan Konsultasi via Chat. Di sana Anda dapat menjelaskan dahulu detail permasalahan Anda dan konsultan hukum terpercaya akan memberi saran dan pendapat hukum untuk membantu penyelesaiannya.

Dengan begitu, Anda akan mendapat gambaran apakah perceraian itu diperlukan atau masih ada langkah lain yang dapat dilakukan.

Nah, itulah cara mengurus surat cerai yang harus Anda ketahui untuk melancarkan semua prosesnya. Akan tetapi saran kami adalah carilah jalan lain untuk berdamai khususnya Anda yang masih memiliki anak kecil. Akan tetapi, jika perceraian sudah menjadi jalan paling akhir, kami doakan semoga seluruh proses yang dilalui dapat berjalan dengan lancar.

Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Justika. Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah ini.

Apa Saja Biaya-Biaya yang Dikeluarkan dalam Proses Cerai?

Penulis

Nawawi Bahrudin, S.H., M.H.

Konsultan Hukum Justika

Pertanyaan

Saya sudah menikah kurang lebih 4 tahun. Saya berniat untuk menceraikan istri saya, kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan berikut dengan pengacara? Sebagai catatan, saya dulu menikah di Bogor. Terima kasih.

Dalam menjalani proses perceraian, tentunya selain menguras tenaga juga akan mengeluarkan biaya. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri sebelum mantap mengambil keputusan. Lalu, bagaimana penjelasan pertanyaan berikut menurut hukum?

Biaya Advokat

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, besarnya Honorarium atas jasa hukum yang diberikan oleh Advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak ada standar yang baku untuk besarnya biaya Advokat dalam menangani perkara perceraian. Namun demikian, bila Anda menggunakan jasa hukum Advokat, biasanya ada beberapa komponen pembiayaan.

Komponen Biaya Advokat

Advokat untuk memberikan layanan jasa hukum, biasanya akan menawarkan kepada klien dengan sistem pembayaran secara lump sum (pembayaran tunai) atau hourly-basis (dihitung per-jam). Klien dapat memilih pembayaran mana yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Selain itu pertimbangan lain untuk komponen biaya jasa hukum untuk kasus perceraian sebagai berikut:

honorarium advokat;
biaya transport;
biaya akomodasi;
biaya perkara;
biaya sidang; dan
biaya materei dokumen sidang.

Panjar Biaya Perkara

Bila Anda beragama islam, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Anda bisa mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (istri).

Bila Anda beragama selain Islam, maka berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan gugatan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Negeri pada wilayah kediaman tergugat (istri).

Besaran panjar biaya perkara perceraian Pengadilan Negeri dapat berbeda dengan yang dikenakan di Pengadilan Agama.

Sebagai contoh bila Anda beragama Islam, maka Anda bisa mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Contohnya jika kediaman istri Anda di Bogor, maka permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama Bogor, maka panjar biaya perkara Cerai Talak sesuai dengan Pengadilan Agama Bogor. Panjar biaya perkara Cerai Talak dapat di akses dari laman Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bogor Nomor: W10-A18/215/HK.05/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019, sejauh ini belum ada perubahan biaya panjar perkara.

Biaya Pencatatan Perceraian

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”), Perceraian merupakan salah satu Peristiwa Penting yang harus di catat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian, menurut Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) bahwa penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang merupakan kelanjutan dari proses pencatatan perceraian tidak dipungut biaya.

Berdasarkan Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 42 tentang Pencatatan perceraian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang terpaksa harus bercerai yaitu salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kutipan akta perkawinan asli, KK dan KTP-el.

Pasangan yang bercerai bisa datang langsung atau mengkuasakan untuk membawa syarat tersebut ke Disdukcapil. Semua syarat itu disampaikan kepada petugas Disdukcapil disertai dengan permohonan akta perceraian dengan pengisian formulir perceraian. Petugas Disdukcapil akan menarik akta perkawinan yang asli dan mengeluarkan akta perceraian berdasarkan putusan pengadilannya. Selain akta perceraian yang diterima oleh masing – masing/ kuasa dari pemohon. Maka Disdukcapil akan menerbitkan KK dan KTP-el masing – masing dengan status cerai hidup. Saat ini masyarakat yang terpaksa harus mengalami perceraian bisa mendapatkan soft copy dari akta perceraian dan KK yang sudah berganti status tersebut dan bisa melakukan cetak mandiri dengan kertas HVS A4, warna putih, 80 gram. Sedangkan untuk KTP, Disdukcapil akan mengirimkan lewat jasa ekspedisi atau via pos ke alamat yang diminta.

Demikian ulasan biaya dalam proses perceraian. Dalam proses perceraian, peran advokat untuk memudahkan Anda yang merasa awam tentang hukum dan belum paham prosedur persidangan. Untuk tahu lebih jauh, Anda bisa berkonsultasi dengan mitra konsultan hukum terpercaya Justika di sini.