Peraturan perusahaan harus dibuat ketika pengusaha sudah memperkerjakan karyawannya sekurang – kurangnya 10 orang. Dan peraturan yang dibuat disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Namun kewajiban ini tidak berlaku untuk perusahaan yang sudah memiliki perjanjian kerja bersama. 

Nah, untuk jasa pembuatan peraturan perusahaan ini harus disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari dari perusahaan. Serta ketentuannya harus sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dilengkapi mulai dari hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan hingga jangka waktu dari peraturan perusahaan. 

Dalam pembuatan peraturan perusahaan, memang dibutuhkan effort yang lebih karena akan membutuhkan lebih banyak waktu. Nah untuk itu, memang sangat dibutuhkan jasa pembuatan peraturan perusahaan sehingga bisa memudahkan perusahaan dalam membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan dengan mempertimbangkan UU Ketenagakerjaan. 

Untuk biaya dalam menggunakan jasa untuk pembuatan peraturan perusahaan sendiri memang akan sangat tergantung dengan jenis pelayanan yang diberikan. Nah, untuk mendapatkan layanan jasa konsultan untuk pembuatan peraturan perusahaan sebenarnya tidak begitu sulit seperti contoh peraturan perusahaan cv, hanya saja ada beberapa tips yang sebenarnya bisa memudahkan Anda. 

Pada saat akan memilih jasa pembuatan peraturan perusahaan pastikan untuk Anda mencari data dan informasi yang lengkap. Namun harus tetap waspada dengan beberapa oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab yang akhirnya akan memanfaatkan situasi ini sehingga menyebabkan kerugian secara material. 

Nah, untuk itu berikut beberapa tips yang bisa menjadi bahan pertimbangan pada saat Anda akan memilih jasa konsultan untuk pembuatan peraturan perusahaan diantaranya:

Sudah terdaftar dengan jelas

Pada saat akan memiliki jasa layanan untuk pembuatan peraturan perusahaan maka pastikan sudah terdaftar pada lembaga tertentu yang cukup kredibel dalam hal pembuatan peraturan perusahaan. 

Memahami UU Ketenagakerjaan

jasa pembuatan peraturan perusahaan yang terbaik adalah mereka yang memahami dan mengerti mengenai undang – undang ketenagakerjaan dengan baik. Bahkan setiap perubahan yang terjadi pada UU Ketenagakerjaan terbaru setidaknya mereka sudah updatodate, sehingga akan lebih mudah mengimplementasikan dengan aturan internal dari perusahaan yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Mengingat dalam tata cara pembuatan peraturan perusahaan memang point utama yang harus diperhatikan adalah UU. 

Liat Track Record

Walaupun jasa pembuatan peraturan perusahaan ini sudah memiliki nama yang baik, akan jauh lebih baik jika Anda melihat track record dari penyedia jasa. Anda bisa melihat siapa saja kliennya dan bagaimana hasil kerja mereka saat melakukan perancangan peraturan perusahaan. Anda harus melihat sendiri seperti apa hasilnya dan pertimbangkan review dari kliennya. Jika lebih banyak tanggapan positifnya, maka tak masalah mempertimbangkannya mereka sebagai pilihan untuk perancang peraturan perusahaan. 

Baca Juga:

• Wajib Tau 10 contoh tata tertib di Perusahaan, Jangan Sampai Anda Terkena PHK
• 5 Hal Penting yang Wajib Ada di Peraturan Perusahaan
• 3 Poin Penting Syarat Pembuatan Peraturan Perusahaan

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Setiap perusahaan tentu saja memiliki peraturan perusahaannya sendiri hal ini juga mencangkup contoh peraturan perusahaan cv, hak dan kewajiban serta lainnya. Pembuatan peraturan perusahaan sendiri sebenarnya bukan tanpa alasan. Ada sejumlah tata cara pembuatan peraturan perusahaan yang sebagaimana sudah diatur. Berikut beberapa langkah dalam pembuatan peraturan perusahaan diantaranya:

Mempelajari Undang – Undang Ketenagakerjaan

Pada saat akan menyusun peraturan perusahaan maka hal utama adalah harus mempelajari undang – undang ketenagakerjaan. Pasalnya peraturan yang nantinya dibuat harus sesuai dengan UU yang berlaku yang kemudian diimplementasikan dengan peraturan yang dibuat. 

Mengkaji Peraturan Perusahaan Sebelumnya

Jika ternyata sudah ada peraturan perusahaan sebelumnya, maka Anda bisa mengkaji ulang. Karena bisa jadi peraturan yang sebelumnya ada beberapa point yang masih bisa diterapkan pada peraturan perusahaan yang baru. Namun pastikan peraturan yang sebelumnya harus tetap sesuai dengan UU ketenagakerjaan yang telah disusun sebelumnya. 

Konsekuensi Peraturan Yang Muncul

Dalam tata cara pembuatan peraturan perusahaan tentu saja konsekuensi yang ada di dalamnya. Harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif ketika akan diimplementasikan pada perusahaan. Jika lebih banyak konsekuensi positif maka tak ada salahnya untuk melanjutkan pembuatan peraturan tersebut. 

Memahami Hak dan Kewajiban

Salah satu isi dari peraturan perusahaan yang wajib adalah hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk meminimalisir konflik baik pada saat peraturan perusahaan dibuat hingga diterapkan. 

Masa Berlaku Peraturan Perusahaan

Masa berlakunya peraturan perusahaan harus dilakukan agar perusahaan mengetahui sampai kapan peraturan ini akan berlaku serta kapan waktunya peraturan ini akan diperbarui. Dan idealnya, peraturan wajib dijalankan 2 tahun atau lebih atau tergantung kebijakan perusahaan. 

Mempertimbangkan Aspek Redaksional 

Ada beberapa aspek redaksional yang harus diperhatikan pada saat melakukan tata cara pembuatan peraturan perusahaan nantinya. Beberapa aspek ini adalah kata, serta bahasa. Sebisa mungkin gunakan kata yang mudah dipahami oleh setiap elemen perusahaan. 

Menyusun Draft Peraturan Perusahaan

Setelah semua poin tata cara pembuatan peraturan perusahaan diatas, maka tahapan selanjutnya adalah membuat draft. Draft peraturan perusahaan sendiri haruslah berisikan poin penting mengenai peraturan yang nantinya akan berlaku. Setelahnya dilanjutkan untuk diserahkan ke serikat pekerja untuk dipelajari. 

Serahkan Draf Ke Menteri Ketenagakerjaan Untuk Disetujui

Jika drart terdapat revisi dan sudah selesai dilakukan barulah setelahnya Anda bisa menyerahkan draft peraturan perusahaan ke Menteri Ketenagakerjaan agar bisa disetujui. Akan memakan waktu 14 hari kerja, namun dalam kurun waktu itu tidak mendapatkan saran, maka serahkan ke Dinas Ketenagakerjaan di segera diproses.Nah itulah tata cara pembuatan peraturan perusahaan hingga proses penyerahan draft ke Dinas Ketenagakerjaan hingga akhirnya diproses untuk selanjutnya tinggal menunggu pemutusan diterima. Memang membutuhkan banyak waktu dan pertimbangan dalam pembuatan peraturan perusahaan untuk menghindari hal – hal yang tak diinginkan. 

Baca Juga: Bingung Memilih Jasa Pembuatan Peraturan Perusahaan, Ikuti Tips Dan Element Pentingnya

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Bagi Anda yang tengah memulai sebuah perusahaan atau bekerja untuk sebuah perusahaan baru,  tentunya Anda juga butuh mempelajari mengenai syarat pembuatan peraturan perusahaan. Ketentuan peraturan perusahaan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 108  hingga Pasal 115 Nomor 13 Tahun 20003. 

Sebuah perusahaan membutuhkan peraturan tertulis yang memuat tata tertib perusahaan dan juga syarat-syarat kerja.  Apabila perusahaan Anda telah memiliki lebih dari sepuluh orang maka Anda wajib untuk membuat peraturan perusahaan. 

Ada berbagai syarat pembuatan peraturan untuk berbagai macam jenis perusahan, seperti contoh peraturan perusahaan cv, peraturan perseroan terbatas, yayasan, ataupun koperasi. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu anda lengkapi untuk membuat peraturan perusahaan.

1. Disahkan Pejabat Daerah Berwenang

Peraturan Perusahaan Anda haruslah disahkan oleh pejabat daerah yang berwenang. Apabila perusahaan Anda berada di satu daerah kabupaten/kota maka peraturan perusahaan harus disahkan oleh kepala instansi bidang ketenagakerjaan di daerah kabupaten atau kota.

Sedangkan, apabila perusahaan Anda memiliki lebih dari satu perusahaan dalam satu provinsi dengan kabupaten atau kota yang berbeda, maka peraturan perusahaan Anda harus disahkan oleh kepala instansi di bidang ketenagakerjaan di provinsi. Kemudian harus disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, apabila perusahaan anda berada di berbagai provinsi.

2. Poin Penting Isi Peraturan Perusahaan 

Syarat pembuatan peraturan perusahaan haruslah memuat hal-hal penting seperti hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban perusahaan, syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta jangka berlakunya peraturan perusahaan. 

Untuk dapat memahami poin-poin penting tersebut diperlukan pengkajian mendalam agar peraturan perusahaan dapat disetujui oleh berbagai pihak seperti pekerja, pengusaha, serikat buruh, serta pejabat daerah.

3. Persyaratan Kelengkapan Dokumen

Permohonan untuk membuat peraturan perusahaan harus memenuhi berbagai kelengkapan dokumen. Beberapa dokumen yang perlu disiapkan adalah peraturan perusahaan  yang lama, hal ini berlaku bagi perusahaan yang sebelumnya sudah pernah membuat peraturan perusahaan. Konsep ataupun draft peraturan perusahaan yang baru sebanyak tiga rangkap. 

Kemudian, Anda juga perlu menyiapkan surat pernyataan tidak keberatan dari Ketua Serikat Buruh ataupun Serikat Pekerja. Bisa juga dengan surat pernyataan dari perwakilan pekerja/buruh. 

Apabila surat dari Ketua Serikat Pekerja atau Serikat Buruh menyatakan belum mampu maka dapat menjadi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi perusahaan Anda yang mempunyai Serikat Buruh/Serikat Pekerja. 

Terakhir, syarat pembuatan peraturan perusahaan adalah melengkapi dokumen dengan surat pernyataan dari pihak perusahaan Anda yang menyatakan bahwa tidak keberatan apabila pekerja atau buruh mendirikan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

Itulah ketiga syarat yang harus Anda lengkapi untuk membuat peraturan perusahaan. Setelah Anda berhasil melengkapi dokumen-dokumen penting, ada beberapa prosedur yang harus Anda lewati hingga peraturan perusahaan disahkan. 

Baca Juga: 10 Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Apabila perusahaan Anda tengah dirintis sebagai perusahaan berbadan hukum, Anda perlu mengetahui cara membuat peraturan perusahaan. Anda perlu untuk memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan. Pemisah kedua hal tersebut haruslah jelas dengan badan hukum.

Ada perusahaan yang berbadan hukum ada pula yang tidak berbadan hukum. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menawarkan produk ataupun jasa yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pihak lain dengan imbalan dalam bentuk upah ataupun bentuk lainya. Dikarenakannya, perlu dibuat peraturan perusahaan yang jelas.

Ada berbagai macam bentuk peraturan perusahaan, contoh peraturan perusahaan cv, peraturan perusahaan PT, peraturan yayasan, peraturan koperasi, atau bahkan peraturan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Berikut adalah 10 tata cara membuat peraturan perusahaan.

1. Pahami Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Berlaku

Langkah awal  membuat peraturan perusahaan adalah dengan semaksimal mungkin memahami undang-undang ketenagakerjaan. Hal tersebut dikarenakan peraturan perusahaan harus disusun sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Melakukan Pengajian Ulang Peraturan Perusahaan

Bagi Anda yang belum pernah membuat peraturan perusahaan, Anda memerlukan pengajian mengenai contoh-contoh peraturan perusahaan yang suda ada. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. 

Apabila perusahaan Anda sebelumnya pernah membuat peraturan perusahaan, Anda perlu mengkaji efektivitas peraturan serta disesuaikan kembali dengan Undang-undang yang berlaku.

3. Perkirakan Konsekuensi Peraturan di Masa Mendatang

Dalam menjalankan usaha, suatu peraturan juga tidak terlepas dari konsekuensi yang mungkin akan terjadi. Pikirkan dengan matang konsekuensi tersebut, baik atau tidaknya. Konsekuensi yang baik dapat diimplementasikan perusahaan.

4. Pahami Hak dan Kewajiban Karyawan serta Perusahaan

Hak dan kewajiban karyawan ataupun perusahaan menjadi hal yang krusial untuk dibahas. Kedua belah pihak perlu untuk memahami peraturan perusahaan dan diterapkan dengan benar. Agar tidak terjadi  konflik antara karyawan dan perusahaan.

5. Perhatikan Visi dan Misi Perusahaan.

Langkah kelima, cara membuat peraturan perusahaan adalah dengan memperhatikan visi, misi, dan juga nilai budaya. Ketiga hal tersebut bertujuan untuk membantu menggerakkan dan mengatur perusahaan secara harmonis.

6. Perhatikan Industri dan Model Bisnis.

Setiap industri memiliki peraturan perusahaan tersendiri. Oleh karenanya, perlu diperhatikan dalam membentuk peraturan perusahaan untuk turut mempelajari perusahaan dari industri yang bersangkutan.

7. Penentuan Masa Berlaku Peraturan Perusahaan.

Setiap peraturan perusahaan memiliki masa berlaku. Hal tersebut dikarenakan, pembaharuan berkelanjutan sangat penting untuk manajemen perusahaan untuk menyesuaikan dengan hak dan kesanggupan karyawan.

8. Gunakan Bahasa yang Jelas, Tidak Ambigu, serta Mudah Dipahami Semua Elemen.

Dalam menyusun peraturan perusahaan diperlukan pemilihan kata, kalimat, dan juga bahasa yang jelas.  Gunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh semua kalangan perusahaan.

9. Penyusunan Draft Peraturan Perusahaan.

Setelah memahami hal-hal yang perlu dipahami dan dipertimbangkan kemudian membuat draft. Draft peraturan perusahaan harus berisi hal-hal penting mengenai peraturan yang akan berlaku di perusahaan Anda. 

10. Penyerahan Draft ke Menteri Ketenagakerjaan.

Setelah semuanya disetujui oleh pihak perusahaan ataupun karyawan. Langkah akhir cara menyusun peraturan perusahaan adalah dengan menyerahkan draft peraturan perusahaan ke Menteri Ketenagakerjaan untuk disetujui.

Baca Juga:

• Wajib Tau 10 contoh tata tertib di Perusahaan, Jangan Sampai Anda Terkena PHK
• 3 Poin Penting Syarat Pembuatan Peraturan Perusahaan
• 5 Hal Penting yang Wajib Ada di Peraturan Perusahaan

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Pendaftaran peraturan perusahaan (PP) online memiliki prosedur tersendiri, sama halnya dengan pembuatan peraturan perusahaan offline. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam mendaftarkan peraturan perusahaan online tersebut. Begitupun untuk melakukan perpanjangan, juga terdapat prosedur khususnya, diantaranya adalah:

1. Lakukan Registrasi Akun Terlebih Dulu

Karena pendaftaran dilakukan secara online, maka Anda perlu melakukan registrasi akun terlebih dulu. Agar mempermudah untuk memproses untuk melakukan permohonan pendaftaran peraturan perusahaan online tersebut. Registrasi dilakukan seperti biasa membuat akun media sosial atau akun-akun semacamnya, hanya sebatas untuk bisa mengakses websitenya saja.

Daftarkan pada website yang berkaitan. Dengan cara mengisi data profil, dan membuat nama user serta password yang akan digunakan setelah berhasil teregistrasi, langsung lakukan login untuk masuk dan mengakses website.

2. Lakukan Registrasi Permohonan Perusahaan Online

Begitu Anda selesai melakukan registrasi akun, maka selanjutnya Anda bisa melanjutkan untuk melakukan registrasi permohonan pendaftaran peraturan perusahaan online tadi dengan menggunakan akun tersebut. Pelajari bagaimana cara mendaftar lewat online, jangan sampai ada yang ketinggalan.pengisian.

Adapun dalam melakukan registrasi ada banyak data-data yang harus disiapkan dan diunggah ke website tersebut. Scan beberapa dokumen yang diperlukan, diantaranya adalah  surat permohonan, surat daftar cabang, BPJS dan pembayaran terakhir, surat struktur skala upah, surat tugas dan beberapa surat lain. Jika Anda tidak mengetahui apa saja kelengkapannya, bisa melihat pada website dan melihat contoh peraturan perusahaan CV dari yang sebelumnya. 

3. Lakukan Pengecekan

Setelah mendaftar terlebih dulu untuk permohonan, Anda diharuskan menunggu antrian. Dimana itu artinya Anda harus selalu mengecek hasil permohonan yang sudah diajukan dan didaftarkan tersebut.karena dalam menu permohonan, ada beberapa hal yang perlu dicek. 

Diantaranya adalah proses verifikasi, penugasan, korektor, persetujuan untuk cetak hingga proses untuk mencetaknya.  Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, maka Anda bisa melakukan pembicaraan melalui chat dengan petugas korektor. Barulah setelah memiliki SK yang dikeluarkan oleh kemenaker, Anda bisa bertemu dan mendatangi kantor kemenaker. 

4. Isi Kelengkapan Data

Jangan lupa juga, untuk mengisi kelengkapan data juga diperlukan isi kelengkapan data perusahaan. Namun, hal tersebut dilakukan setelah SK keluar dari kemenaker. 

Jika Anda sudah berhasil melakukan ke empat langkah tersebut, artinya Anda sudah dinyatakan berhasil melakukan pendaftaran peraturan perusahaan online ini. Begitu Anda menyelesaikan pengajuan permohonan, berarti Anda sudah siap dengan peraturan perusahaan yang sudah disahkan tersebut. 

Sebagai informasi, surat pengesahan PP ini juga berlaku bagi perusahaan yang wajib lapor. Jika ada kendala maka Anda bisa menghubungi nomor yang tertera pad web untuk dibantu dalam hal pengurusan permohonan tersebut.

Baca Juga Artikel Pendaftaran Online Lainnya:

• Langkah-Langkah Mudah Pendaftaran Merek secara Online
• Begini Cara Paling Gampang Mendaftarkan Merek Dagang Online ke HaKI
• Ini Dia Cara Pendaftaran Merek Secara Online yang Wajib Anda Tahu

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama pada dasarnya harus memiliki dasar hukum yang jelas, karena sebuah perusahaan memiliki banyak karyawan yang juga memiliki hak selain tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang pimpinan tidak dibenarkan membuat peraturan dengan sekehendak hatinya sesuai keinginan.

Sedangkan, untuk peraturan perusahaan sendiri harus dibuat dengan seksama oleh pimpinan dan bedakan juga dengan perjanjian kerja bersama. Adapun perbedaan yang harus Anda ketahui antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama adalah:

1. Penyusunnya

Pertama kali yang membedakan antara kedua istilah ini adalah penyusun peraturan tersebut. Karena, untuk peraturan perusahaan biasanya memang dibuat atau disusun oleh pimpinannya sendiri. Sedangkan, untuk perjanjian kerja bersama dibuat oleh perjanjian antara pekerja dengan serikatnya sendiri.

Mungkin terlihat penyusun pada peraturan perusahaan lebih bebas berekspresi melakukan apapun sekehendaknya. Kalau memang benar, artinya perusahaan tersebut tidak melek hukum.   Padahal dari keduanya, semua memiliki cara dan porsi yang sama dan berlandaskan hukum yang berlaku.

2. Tujuan Pembuatan

Dari tujuannya sendiri sudah bisa dibedakan, bahwa peraturan perusahaan bertujuan untuk membangun sebuah perusahaan sendiri. Dan untuk perjanjian kerja bersama adalah untuk kesepakatan antara dua pihak yaitu pekerja dan instansi yang mempekerjakan.

Selain itu, dengan adanya tujuan maka apapun yang dilakukan memiliki dasar dan tidak sembarangan membuat sesuatu yang ada dasar hukumnya.

3. Kesepakatan 

Dalam membuat peraturan mungkin ada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat. Oleh karena itu pembeda antara peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama adalah kesepakatan yang dibuat tersebut. Dimana perusahaan tidak membutuhkan kesepakatan dengan siapapun selain persetujuan dari pimpinan. Namun, harus berlandaskan hukum yang berlaku.

Namun, tidak begitu yang terjadi pada perjanijan kerja bersama karena namanya perjanjian haruslah kesepakatan dua belah pihak yang terkait.

4. Masa Berlakunya

Yang terakhir adalah mengenai masalah waktu. Karena, sebuah perjanjian atau pembuatan peraturan pastinya memiliki masa berlaku. Maka bandingkan masa berlaku antara keduanya, yaitu masa berlaku masing-masing perjanjian atau pembuatan keputusan memiliki perbedaan. 

Masa berlaku pada perusahaan tergantung pada pimpinannya, sedangkan untuk perjanjian kerja bersama memiliki masa berlaku sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Sesuaikan masa berlaku dengan kebutuhan Anda membuat peraturan ataupun perjanjian tersebut.

Itulah yang membedakan antara peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, Anda tidak akan salah dalam membuat peraturan perusahaan dan tidak tertukar dengan perjanjian kerja bersama.Dalam pembuatan peraturan ataupun perjanjian kerjasama, ada contoh peraturan perusahaan CV yang bisa ditiru. Coba Anda ingat, dari keempat perbedaan di atas mana yang mempengaruhi Anda untuk membuat peraturan atau perjanjian kontrak.

Baca Juga: Berikut Beberapa Hal yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha!

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Peraturan perusahaan (PP) adalah peraturan tertulis yang memuat syarat dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan untuk karyawan ini tercantum dalam UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Baik perusahaan kecil maupun besar penerapan peraturan cukup penting. Pembuatan dan penyusunan dilakukan oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan, peran perwakilan dari pihak karyawan yaitu memberi saran dan pertimbangan, untuk memutuskan peraturan yang akan diberlakukan tetap menjadi hak dan tanggung jawab pihak perusahaan.

Tujuan Peraturan Perusahaan

Pembuatan dan penyusunan peraturan perusahan tidak semata-mata hanya mengatur , namun juga memiliki tujuan, setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan masing-masing. Berikut tujuan umum dari peraturan perusahaan.

1. Menyamaratakan perlakuan kebijakan perusahaan dan tanggung jawab pada setiap karyawan, agar tidak terjadi gesekan antar  karyawan.
2. Memudahkan perusahaan untuk mengontrol aktivitas yang terjadi didalam perusahaan, apalagi bagi perusahaan yang mempunyai cukup banyak karyawan.
3. Sebagai pedoman dasar bagi setiap komponen baik karyawan dan pimpinan untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab mereka selama bekerja.
4. Meminimalisir kegiatan atau tindakan yang dapat menghambat pekerjaan atau menghambat kemajuan perusahaan, karena berlakunya sanksi.

Ada beberapa hal yang harus ada dalam peraturan perusahaan untuk karyawan sesuai dengan UU dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang telah ditetapkan. Setiap peraturan setidaknya memuat hal seperti berikut: 

• Hak dan Kewajiban Pengusaha

Hak dan kewajiban ini berkaitan dengan kebijakan perusahan menentukan posisi para karyawan sesuai dengan syarat dan ketentuan, serta sesuai dengan kompetensi karyawan, pemberian sanksi maupun penghargaan atau bonus kepada karyawan. Serta menentukan sistem pemberian gaji pada karyawan,

• Hak dan Kewajiban Karyawan

Hak yang didapatkan oleh pekerja seperti gaji, cuti, tunjangan kesehatan dan lainnya, selain hak karyawan tentu juga harus melakukan kewajibannya seperti menaati peraturan bekerja, tidak membolos bekerja dan lain sebagainya. Bagi karyawan yang tidak memenuhi kewajibannya juga akan menerima sanksi.

• Jangka Waktu Pemberlakuan Peraturan

Peraturan pemerintah menetapkan masa berlakunya tata tertib perusahaan adalah selama dua tahun sejak disahkan. Sebelum masa berlaku tata tertib habis perusahaan wajib mengajukan peraturan-peraturan yang baru.

Tata tertib hanya bisa diberlakukan sesudah mendapat pengesahan dari kementerian tenaga kerja, perusahaan juga diperbolehkan menambahkan peraturan yang bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan bersama.

• Tata Tertib

Tata tertib perusahaan biasanya dijadikan pedoman bagi karyawan untuk menjalankan hak dan kewajiban, dan menyamaratakan hak dan kewajiban, serta menghindari gesekan antar karyawan.

• Syarat Kerja

Syarat kerja mengatur apa saja yang harus ditaati pekerja, sesuai posisi, dan keahlian masing-masing. Seperti pola pekerjaan, standar pekerjaan yang harus dipenuhi, dan kebijakan perusahaannya yang lainnya.Demikian artikel mengenai peraturan perusahaan untuk karyawan, bagi anda yang sudah bekerja atau baru mencari pekerjaan pastikan anda memahami peraturan, hak dan kewajiban anda sesuai posisi anda, sekian terimakasih. 

Baca Juga: Bingung Memilih Jasa Pembuatan Peraturan Perusahaan, Ikuti Tips Dan Element Pentingnya

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Peraturan dan tata tertib tentunya bisa anda jumpai di setiap lingkungan, daerah, maupun sebuah organisasi. Apalagi bagi sebuah perusahaan peraturan dan tata tertib sangatlah penting untuk mengatur seluruh komponen yang ada dan berjalan sesuai arahan untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan, contoh tata tertib perusahaan tentang jam kerja yang harus ditaati oleh pekerja tingkat terendah sampai tertinggi.

Peraturan perusahan swasta dan perusahan negeri pada dasarnya sama, namun pastinya terdapat sedikit perbedaan di setiap perusahaannya, misalnya mengenai jam kerja kebanyakan perusahaan swasta menggunakan sistem kerja shift. Apalagi bagi perusahaan yang berjalan pada bidang produksi.

10 Contoh Tata Tertib Perusahaan

1. Karyawan wajib datang 10 menit sebelum jam operasional kantor dimulai.
2. Dilarang merokok di tempat kerja.
3. Dilarang membawa barang perusahaan.
4. Dilarang membuang sampah sembarangan di area perusahaan.
5. Dilarang membuat keributan yang menjadi pusat perhatian, dan mengganggu karyawan lain yang sedang bekerja.
6. Karyawan wajib melakukan absen sebagai bukti kehadiran, bila terdapat absen yang kosong tanpa surat keterangan maka dinyatakan tidak hadir.
7. Karyawan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh pihak perusahaan.
8. Bagi karyawan yang hendak melakukan kerja lembur wajib mengisi form data kerja lembur, sebagai bukti karyawan melakukan kerja lembur.
9. Bagi karyawan yang hendak mengajukan cuti wajib membuat surat pengajuan kepada HRD maksimal satu minggu sebelum tanggal cuti.
10. Karyawan yang  tidak hadir satu minggu berturut-turut setelah perusahaan memberikan surat panggilan kerja selama 3 kali maka karyawan dianggap resign / berhenti bekerja.

Setiap perusahaan memiliki hak untuk mengatur dan membuat peraturan dan tata tertib yang didasari oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Peraturan perusahaan dibuat dengan tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan.

Pelanggaran pada tata tertib biasanya dikenakan sanksi atau membayar denda sesuai kesepakatan yang telah ada. Ada juga pelanggaran yang bila dilakukan melebihi batas yang ada baru dikenakan sanksi maupun membayar denda, atau bahkan mendapatkan surat peringatan dari perusahaan. 

Sanksi Mengenai Pelanggaran Tata Tertib  Perusahaan

Pada dasarnya ada beberapa langkah atau tahapan untuk menegur karyawan atau pekerja yang telah melanggar tata tertib perusahaan, biasanya sanksi akan diberikan akibat kelalaian pekerja. Berikut tahapan atau langkah peneguran karyawan oleh perusahaan:

1. Memberikan peringatan secara lisan
2. Memberikan peringatan secara tertulis
3. Melayangkan surat peringatan pertama (SP 1)
4. Melayangkan surat peringatan kedua (SP 2)
5. Melayangkan surat peringatan ke tiga (SP 3)
6. Pemutusan hubungan kerja (PHK)

Perlu anda ketahui bahwa biasanya bagi karyawan yang di PHK akibat kelalaian pekerja tidak akan mendapat uang pesangon dari perusahaan. Jadi anda harus mematuhi ketentuan dan tata tertib serta berhati-hati saat bekerja agar tidak mendapatkan surat peringatan dari perusahaan.  Sekian informasi dari contoh tata tertib perusahaan yang disampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan anda, terimakasih.

Baca Juga:

• 5 Hal Penting yang Wajib Ada di Peraturan Perusahaan
• 10 Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan
• Bingung Memilih Jasa Pembuatan Peraturan Perusahaan, Ikuti Tips Dan Element Pentingnya

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Sebagaimana sebuah kelompok masyarakat, suatu perusahaan juga di dalamnya memiliki orang dengan sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Agar perusahaan Anda dapat berjalan lancar dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perbedaan yang ada pada orang-orangnya, maka diperlukan suatu peraturan. 

Peraturan bertujuan untuk menertibkan dan menyelaraskan hubungan antar orang-orang di dalam perusahaan sehingga dapat berlaku sedemikian rupa untuk kebaikan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan Anda menerapkan peraturan bahwa seluruh karyawannya harus mengenakan seragam, maka hal tersebut ditujukan agar perusahaan menjadi terlihat kompak dan setara, tidak ada perbedaan antara karyawan yang mempunyai baju bagus ataupun tidak. 

Selain itu, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama juga harus mampu mengatur hak dan kewajiban dari baik pengusaha maupun karyawannya. Sebagai contoh, peraturan mengharuskan bahwa pengusaha membayarkan gaji sekian setiap tanggal sekian pada karyawannya dan sebaliknya, karyawan juga harus melakukan tugas sesuai jam kerja yang diwajibkan dan pada pekerjaan tertentu, karyawan dibebani target yang harus dipenuhi agar mendapat insentif. 

Peraturan dibuat agar tidak ada yang semena-mena baik dari sisi pengusaha maupun karyawan. Keberadaan peraturan perusahaan ini juga merupakan sesuatu yang wajib dan diatur di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai karyawan paling sedikit 10 orang harus mempunyai peraturan perusahaan. 

Apa saja isi peraturan perusahaan ini? Di dalam butir-butir berikut ini, akan dijabarkan tata cara pembuatan peraturan perusahaan sekaligus muatannya:

1. Hak dan kewajiban pengusaha

Di dalam peraturan perusahaan, perlu diatur tentang hak dan kewajiban pengusaha. Misalnya, pengusaha mempunyai hak untuk mendapatkan hasil pekerjaan dari karyawannya sesuai kesepakatan. 

Di sisi lain, pengusaha juga harus membayarkan kewajiban berupa upah dan fasilitas lainnya untuk karyawan yang telah bekerja untuknya. Peraturan ini mesti dibuat secara rinci untuk menghindari konflik di kemudian hari, termasuk soal jumlah upah, jam kerja, dan tanggal pembayaran. 

2. Hak dan kewajiban karyawan

Karyawan punya hak untuk menerima upah sesuai perjanjian dan hal-hal lain seperti jaminan sosial ataupun kesehatan, terutama bagi karyawan tetap. Hal tersebut idealnya setelah karyawan menyelesaikan kewajibannya berupa penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

3. Syarat-syarat dalam bekerja

Perusahaan Anda tentu harus menerapkan syarat tertentu bagi mereka yang dapat bekerja di tempatnya. Misalnya, jika perusahaan tersebut bergerak di bidang desain, maka lulusan desain komunikasi visual adalah lebih diutamakan. Contoh lain, jika perusahaan memerlukan sekretaris, maka lulusan jurusan kesekretariatan lebih diutamakan dibanding lulusan lainnya. 

Selain berdasarkan keahlian, perusahaan juga dapat menentukan syarat berdasarkan pengalaman. Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak di bidang IT mengutamakan mereka yang telah punya pengalaman minimal dua tahun di wilayah tersebut daripada lulusan baru (fresh graduate). Syarat lain juga bisa diterapkan, tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan misalnya berpenampilan menarik atau punya kendaraan sendiri. 

4. Tata tertib

Tata tertib ini wajib ada di dalam peraturan perusahaan untuk menjaga kesetaraan dan menghindari diskriminasi di dalam lingkungan kerja. Contoh tata tertib perusahaan misalnya mengharuskan seluruh karyawan untuk masuk pukul 8 pagi dan yang terlambat, siapapun itu, mendapat hukuman dari mulai teguran hingga pemotongan gaji. 

Tata tertib lain juga bisa diterapkan untuk kenyamanan konsumen. Sebagai contoh, bagi karyawan yang mempunyai tugas di bagian servis pelanggan, maka ia wajib untuk bersikap ramah dan menebar senyum. Selain itu, jika karyawan tersebut mengantuk, maka harus diusahakan agar tidak terlihat di depan konsumen. 

5. Jangka waktu berlaku 

Setiap peraturan ini mesti dicantumkan di dalamnya jangka waktu berlakunya. Jangka waktu ini sekaligus menunjukkan status dari karyawannya apakah per kontrak atau tetap. Jika status karyawannya adalah kontrak, maka perusahaan bisa mempertimbangkan untuk melakukan perpanjangan atau tidak saat kontraknya sudah habis. 

Peraturan perusahaan ini meski dibuat oleh masing-masing perusahaan, tetapi juga tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, setiap perusahaan yang memiliki anak cabang hanya diperbolehkan membuat satu saja peraturan perusahaan dan hal itu diatur di dalam Permenaker no. 28 tahun 2014.

Lalu, adakah tahapan dalam membuat aturan perusahaan? Tahapan pembuatan peraturan perusahaan untuk karyawan ini sudah ditulis secara rinci di dalam Undang-Undang no. 13 tahun 13. Berikut ini adalah ringkasan dari tahapan tersebut:

6. Pembuatan draft

Draf ini bisa dirancang terlebih dahulu oleh pihak perusahaan yang secara umum memuat hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan, tata tertib, syarat bekerja, serta jangka waktu peraturan tersebut berlaku. Draf ini masih terbuka terhadap berbagai usulan dan pihak perusahaan sebaiknya fleksibel dalam menyusun draf tersebut sebelum kemudian disahkan. 

7. Meminta saran perwakilan karyawan

Jika peraturan ingin lebih optimal dalam diterapkan, maka alangkah baiknya jika perusahaan melibatkan juga perwakilan karyawan untuk memberikan usulan. Proses meminta saran ini juga diatur di dalam undang-undang yaitu dibatasi hanya selama 14 hari. Jika wakil karyawan tidak memberikan tanggapan lewat dari masa itu, maka perusahaan berhak mengajukan pengesahan pada Menteri Ketenagakerjaan.

8. Pengesahan

Setelah semua tahapan di atas dilewati, maka perusahaan harus meminta pengesahan dari Menteri Ketenagakerjaan terlebih dahulu sebelum peraturan tersebut dapat diberlakukan. Proses tersebut biasanya berlangsung sekitar 30 hari sejak kelengkapan berkas syarat pembuatan peraturan perusahaan diterima. Berkas tersebut antara lain berisi permohonan tertulis, profil perusahaan, naskah peraturan perusahaan, dan surat keterangan permintaan saran serta pendapat dari wakil pekerja atau serikat buruh. 

Demikian penjabaran tentang cara membuat peraturan perusahaan. Sekarang ini, pendaftaran peraturan perusahaan online juga sudah tersedia sehingga perusahaan tidak perlu lagi datang ke kantor kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pengesahan. Anda tinggal mengunggah dokumen yang diperlukan dan menunggu verifikasi untuk disahkan. 

Untuk lebih memudahkan, perusahaan Anda juga dapat menggunakan jasa pembuatan peraturan perusahaan yang umumnya ditangani oleh firma hukum. Pastikan Anda memilih firma hukum yang menangani wilayah tersebut, yang memang cakupan kerjanya ada di bidang bisnis serta perusahaan. Perlu dicermati bahwa tidak semua firma hukum mempunyai spesialisasi ke arah sana. Ada juga yang khusus menangani kasus-kasus perceraian, surat wasiat, ataupun pendaftaran merek.

Memang setiap firma hukum tentu mesti memahami banyak aspek di dalam hukum, tetapi masing-masing ada kecenderungannya sendiri. Hal ini mesti dibicarakan terlebih dahulu dengan firma hukum yang bersangkutan sebelum memutuskan menggunakan jasanya. Penggunaan jasa pembuatan peraturan perusahaan dengan melibatkan firma hukum ini sangat penting karena jika di suatu hari terjadi sengketa, maka akan lebih mudah jika diselesaikan secara hukum.

Demikian tulisan tentang pembuatan peraturan perusahaan dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk dapat disahkan. Jika perusahaan Anda ingin berjalan dengan lancar dan aman secara hukum, maka lakukan langkah-langkah tersebut sekarang juga untuk menghindari persoalan di kemudian hari.

Justika Dapat Membantu Jika Anda Bingung dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan

Ya, bisa. Memang sebaiknya jika Anda merasa awam terkait pembuatan peraturan perushaan, Anda disarankan untuk berkonsultasi atau menggunakan jasa konsultan pembuatan dokumen untuk menghindari adanya kesalahan pada saat pembuatan peraturan perusahan. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka layanan “Pembuatan Dokumen”
2. Klik tombol “Pesan Dokumen”
3. Anda akan diarahkan menuju Whatsapp dan Admin kami akan membantu Anda untuk proses selanjutnya
4. Setelah proses administrasi selesai, Mitra Advokat Justika akan mulai membantu pembuatan peraturan perusahaan

Alur Layanan Pembuatan Peratura Perusahaan Usaha di Justika

• Hari ke-1
  Konsultasi via Telepon dengan Konsultan hukum untuk menyampaikan kebutuhan anda.
• Hari ke-9
  Dokumen draft pertama.
• Hari ke12
  Masa pembahasan draf dokumen.
• Hari ke-16
  Dokumen draf final.

Ruang Lingkup Layanan Pembuatan Peraturan Perusahaan di Justika

Layanan pembuatan peraturan perusahaan di Justika mencakupi:

• Bahasa Indonesia
• Maksimal 3 (Tiga) jenis pekerjaan
• 2X Konsultasi Telepon @30 menit
• 1X permintaan pengubahan dokumen

Dan tidak mencakup:

• Pendaftaran peraturan ke Dinas Tenaga Kerja
• Pendampingan atau negosiasi
• Konsultasi tatap muka
• Pembuatan Opini Hukum

Selain Pembuatan Peraturan Perusahaan, Layanan Apa yang Terdapat di Justika?

Berkaitan dengan bidang bisnis, selain pembuatan peraturan perusahaan, Justika memiliki layanan hukum lain yang semua pemesanannya dapat dilakukan melalui online, seperti:

• Pembuatan Kontrak Vendor
• Pembuatan Ketentuan Layanan (Term & Conditions)
• Pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha
• Pembuatan Kontrak Ketenagakerjaan
• Layanan Pendaftaran Merk

Layanan bisnis lainnya masih dalam proses pengembangan. Namun, apabila ada layanan hukum yang ingin Anda tanyakan. Anda bisa mengkonsultasikan hal tersebut dengan mitra advokat andal dan profesional Justika.

Layanan Konsultasi Chat

Konsultasi hukum kini lebih mudah dan terjangkau menggunakan layanan konsultasi chat dari Justika. Kunjungi laman ini, kemudian ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Kemudian sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.

Layanan Konsultasi via Telepon

Apabila fitur chat tidak mengakomodir kebutuhan, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi via telepon dari Justika. Dengan layanan ini, Anda bisa mengobrol dengan Mitra Konsultan Hukum secara mudah dan efektif melalui telepon selama 30 atau 60 menit (sesuai pilihan Anda), untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami.

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Selain telepon dan chat, Anda juga dapat berdiskusi dan berkonsultasi secara langsung dengan para Mitra Advokat Justika secara lebih leluasa lewat layanan Konsultasi Tatap Muka. Lama diskusi sekitar 2 jam (dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia). Selama pertemuan, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.