Pendaftaran peraturan perusahaan (PP) online memiliki prosedur tersendiri, sama halnya dengan pembuatan peraturan perusahaan offline. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam mendaftarkan peraturan perusahaan online tersebut. Begitupun untuk melakukan perpanjangan, juga terdapat prosedur khususnya, diantaranya adalah:

1. Lakukan Registrasi Akun Terlebih Dulu

Karena pendaftaran dilakukan secara online, maka Anda perlu melakukan registrasi akun terlebih dulu. Agar mempermudah untuk memproses untuk melakukan permohonan pendaftaran peraturan perusahaan online tersebut. Registrasi dilakukan seperti biasa membuat akun media sosial atau akun-akun semacamnya, hanya sebatas untuk bisa mengakses websitenya saja.

Daftarkan pada website yang berkaitan. Dengan cara mengisi data profil, dan membuat nama user serta password yang akan digunakan setelah berhasil teregistrasi, langsung lakukan login untuk masuk dan mengakses website.

2. Lakukan Registrasi Permohonan Perusahaan Online

Begitu Anda selesai melakukan registrasi akun, maka selanjutnya Anda bisa melanjutkan untuk melakukan registrasi permohonan pendaftaran peraturan perusahaan online tadi dengan menggunakan akun tersebut. Pelajari bagaimana cara mendaftar lewat online, jangan sampai ada yang ketinggalan.pengisian.

Adapun dalam melakukan registrasi ada banyak data-data yang harus disiapkan dan diunggah ke website tersebut. Scan beberapa dokumen yang diperlukan, diantaranya adalah  surat permohonan, surat daftar cabang, BPJS dan pembayaran terakhir, surat struktur skala upah, surat tugas dan beberapa surat lain. Jika Anda tidak mengetahui apa saja kelengkapannya, bisa melihat pada website dan melihat contoh peraturan perusahaan CV dari yang sebelumnya. 

3. Lakukan Pengecekan

Setelah mendaftar terlebih dulu untuk permohonan, Anda diharuskan menunggu antrian. Dimana itu artinya Anda harus selalu mengecek hasil permohonan yang sudah diajukan dan didaftarkan tersebut.karena dalam menu permohonan, ada beberapa hal yang perlu dicek. 

Diantaranya adalah proses verifikasi, penugasan, korektor, persetujuan untuk cetak hingga proses untuk mencetaknya.  Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, maka Anda bisa melakukan pembicaraan melalui chat dengan petugas korektor. Barulah setelah memiliki SK yang dikeluarkan oleh kemenaker, Anda bisa bertemu dan mendatangi kantor kemenaker. 

4. Isi Kelengkapan Data

Jangan lupa juga, untuk mengisi kelengkapan data juga diperlukan isi kelengkapan data perusahaan. Namun, hal tersebut dilakukan setelah SK keluar dari kemenaker. 

Jika Anda sudah berhasil melakukan ke empat langkah tersebut, artinya Anda sudah dinyatakan berhasil melakukan pendaftaran peraturan perusahaan online ini. Begitu Anda menyelesaikan pengajuan permohonan, berarti Anda sudah siap dengan peraturan perusahaan yang sudah disahkan tersebut. 

Sebagai informasi, surat pengesahan PP ini juga berlaku bagi perusahaan yang wajib lapor. Jika ada kendala maka Anda bisa menghubungi nomor yang tertera pad web untuk dibantu dalam hal pengurusan permohonan tersebut.

Baca Juga Artikel Pendaftaran Online Lainnya:

• Langkah-Langkah Mudah Pendaftaran Merek secara Online
• Begini Cara Paling Gampang Mendaftarkan Merek Dagang Online ke HaKI
• Ini Dia Cara Pendaftaran Merek Secara Online yang Wajib Anda Tahu

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama pada dasarnya harus memiliki dasar hukum yang jelas, karena sebuah perusahaan memiliki banyak karyawan yang juga memiliki hak selain tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang pimpinan tidak dibenarkan membuat peraturan dengan sekehendak hatinya sesuai keinginan.

Sedangkan, untuk peraturan perusahaan sendiri harus dibuat dengan seksama oleh pimpinan dan bedakan juga dengan perjanjian kerja bersama. Adapun perbedaan yang harus Anda ketahui antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama adalah:

1. Penyusunnya

Pertama kali yang membedakan antara kedua istilah ini adalah penyusun peraturan tersebut. Karena, untuk peraturan perusahaan biasanya memang dibuat atau disusun oleh pimpinannya sendiri. Sedangkan, untuk perjanjian kerja bersama dibuat oleh perjanjian antara pekerja dengan serikatnya sendiri.

Mungkin terlihat penyusun pada peraturan perusahaan lebih bebas berekspresi melakukan apapun sekehendaknya. Kalau memang benar, artinya perusahaan tersebut tidak melek hukum.   Padahal dari keduanya, semua memiliki cara dan porsi yang sama dan berlandaskan hukum yang berlaku.

2. Tujuan Pembuatan

Dari tujuannya sendiri sudah bisa dibedakan, bahwa peraturan perusahaan bertujuan untuk membangun sebuah perusahaan sendiri. Dan untuk perjanjian kerja bersama adalah untuk kesepakatan antara dua pihak yaitu pekerja dan instansi yang mempekerjakan.

Selain itu, dengan adanya tujuan maka apapun yang dilakukan memiliki dasar dan tidak sembarangan membuat sesuatu yang ada dasar hukumnya.

3. Kesepakatan 

Dalam membuat peraturan mungkin ada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat. Oleh karena itu pembeda antara peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama adalah kesepakatan yang dibuat tersebut. Dimana perusahaan tidak membutuhkan kesepakatan dengan siapapun selain persetujuan dari pimpinan. Namun, harus berlandaskan hukum yang berlaku.

Namun, tidak begitu yang terjadi pada perjanijan kerja bersama karena namanya perjanjian haruslah kesepakatan dua belah pihak yang terkait.

4. Masa Berlakunya

Yang terakhir adalah mengenai masalah waktu. Karena, sebuah perjanjian atau pembuatan peraturan pastinya memiliki masa berlaku. Maka bandingkan masa berlaku antara keduanya, yaitu masa berlaku masing-masing perjanjian atau pembuatan keputusan memiliki perbedaan. 

Masa berlaku pada perusahaan tergantung pada pimpinannya, sedangkan untuk perjanjian kerja bersama memiliki masa berlaku sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Sesuaikan masa berlaku dengan kebutuhan Anda membuat peraturan ataupun perjanjian tersebut.

Itulah yang membedakan antara peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, Anda tidak akan salah dalam membuat peraturan perusahaan dan tidak tertukar dengan perjanjian kerja bersama.Dalam pembuatan peraturan ataupun perjanjian kerjasama, ada contoh peraturan perusahaan CV yang bisa ditiru. Coba Anda ingat, dari keempat perbedaan di atas mana yang mempengaruhi Anda untuk membuat peraturan atau perjanjian kontrak.

Baca Juga: Berikut Beberapa Hal yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha!

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Peraturan perusahaan (PP) adalah peraturan tertulis yang memuat syarat dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan untuk karyawan ini tercantum dalam UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Baik perusahaan kecil maupun besar penerapan peraturan cukup penting. Pembuatan dan penyusunan dilakukan oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan, peran perwakilan dari pihak karyawan yaitu memberi saran dan pertimbangan, untuk memutuskan peraturan yang akan diberlakukan tetap menjadi hak dan tanggung jawab pihak perusahaan.

Tujuan Peraturan Perusahaan

Pembuatan dan penyusunan peraturan perusahan tidak semata-mata hanya mengatur , namun juga memiliki tujuan, setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan masing-masing. Berikut tujuan umum dari peraturan perusahaan.

1. Menyamaratakan perlakuan kebijakan perusahaan dan tanggung jawab pada setiap karyawan, agar tidak terjadi gesekan antar  karyawan.
2. Memudahkan perusahaan untuk mengontrol aktivitas yang terjadi didalam perusahaan, apalagi bagi perusahaan yang mempunyai cukup banyak karyawan.
3. Sebagai pedoman dasar bagi setiap komponen baik karyawan dan pimpinan untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab mereka selama bekerja.
4. Meminimalisir kegiatan atau tindakan yang dapat menghambat pekerjaan atau menghambat kemajuan perusahaan, karena berlakunya sanksi.

Ada beberapa hal yang harus ada dalam peraturan perusahaan untuk karyawan sesuai dengan UU dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang telah ditetapkan. Setiap peraturan setidaknya memuat hal seperti berikut: 

• Hak dan Kewajiban Pengusaha

Hak dan kewajiban ini berkaitan dengan kebijakan perusahan menentukan posisi para karyawan sesuai dengan syarat dan ketentuan, serta sesuai dengan kompetensi karyawan, pemberian sanksi maupun penghargaan atau bonus kepada karyawan. Serta menentukan sistem pemberian gaji pada karyawan,

• Hak dan Kewajiban Karyawan

Hak yang didapatkan oleh pekerja seperti gaji, cuti, tunjangan kesehatan dan lainnya, selain hak karyawan tentu juga harus melakukan kewajibannya seperti menaati peraturan bekerja, tidak membolos bekerja dan lain sebagainya. Bagi karyawan yang tidak memenuhi kewajibannya juga akan menerima sanksi.

• Jangka Waktu Pemberlakuan Peraturan

Peraturan pemerintah menetapkan masa berlakunya tata tertib perusahaan adalah selama dua tahun sejak disahkan. Sebelum masa berlaku tata tertib habis perusahaan wajib mengajukan peraturan-peraturan yang baru.

Tata tertib hanya bisa diberlakukan sesudah mendapat pengesahan dari kementerian tenaga kerja, perusahaan juga diperbolehkan menambahkan peraturan yang bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan bersama.

• Tata Tertib

Tata tertib perusahaan biasanya dijadikan pedoman bagi karyawan untuk menjalankan hak dan kewajiban, dan menyamaratakan hak dan kewajiban, serta menghindari gesekan antar karyawan.

• Syarat Kerja

Syarat kerja mengatur apa saja yang harus ditaati pekerja, sesuai posisi, dan keahlian masing-masing. Seperti pola pekerjaan, standar pekerjaan yang harus dipenuhi, dan kebijakan perusahaannya yang lainnya.Demikian artikel mengenai peraturan perusahaan untuk karyawan, bagi anda yang sudah bekerja atau baru mencari pekerjaan pastikan anda memahami peraturan, hak dan kewajiban anda sesuai posisi anda, sekian terimakasih. 

Baca Juga: Bingung Memilih Jasa Pembuatan Peraturan Perusahaan, Ikuti Tips Dan Element Pentingnya

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.